Sukabumi, 21 Mei 2026 – Dalam arus deras transformasi digital yang perlahan menggeser ruang interaksi nyata anak-anak, muncul kegelisahan besar dari berbagai kalangan. Generasi masa kini semakin kehilangan tontonan yang sejatinya menjadi tuntunan. Di saat yang bersamaan, wacana kuat yang digaungkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai urgensi memasukkan teater ke dalam sistem pendidikan sekolah sebagai pilar utama penguatan karakter, kini menemukan jawaban nyata dan bukti konkret.

Pasukan kumara melakukan formasi orai-orain saat latihan gabungan

Jawaban itu hadir megah dalam wujud KUMARA Lemah Karuhun: The Last Guardian, sebuah drama musikal budaya kolosal yang tidak hanya hadir untuk menghibur, melainkan juga telah teruji melalui kajian akademik sebagai media pembentukan karakter sekaligus peningkatan kecerdasan majemuk anak bangsa.

Penggagas sekaligus sutradara KUMARA, Indra Gandara, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa gagasan menjadikan seni pertunjukan sebagai media strategis pendidikan karakter sejatinya bukanlah hal baru baginya. Sejak tahun 2018, jauh sebelum wacana ini menjadi pembahasan publik secara luas, Indra telah konsisten menjalankan proses kreatif mendalam bersama anak-anak dan berbagai komunitas seni, membuktikan bahwa panggung adalah ruang hidup paling efektif untuk menumbuhkan kualitas manusia seutuhnya.

Kini, melalui KUMARA, visi besar tersebut direalisasikan dalam skala yang jauh lebih luas, lebih terstruktur, dan lebih berdampak bagi masyarakat Jawa Barat bahkan Indonesia.

“Keresahan kita sama, anak-anak hari ini banyak terpapar konten yang tidak menyentuh rasa, tidak membangun empati, dan melemahkan hubungan sosial. Di sisi lain, Bapak Gubernur Dedi Mulyadi telah mengingatkan kita semua bahwa teater dan seni pertunjukan harus masuk ke sekolah karena di situlah akar karakter dibentuk. Kami di KUMARA menyambut gagasan mulia ini bukan sekadar dengan kata-kata, tetapi dengan karya dan bukti nyata yang telah kami kaji secara ilmiah bertahun-tahun,” ungkap Indra Gandara di sela-sela latihan gabungan besar yang melibatkan tujuh komunitas seni dan lebih dari 120 pemain di Mardiyuana Cikembar, Kamis.

Yang menjadikan gerakan KUMARA istimewa dan berbeda dari pertunjukan seni biasa adalah landasan ilmiah yang kokoh. Indra Gandara menambahkan, seluruh konsep yang dibangun dalam KUMARA, khususnya yang berbasis pada kaulinan barudak Sunda atau permainan tradisional, telah melalui serangkaian riset mendalam dan kajian akademik dengan hasil yang luar biasa.

Data dan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa seni pertunjukan yang dikemas melalui pendekatan permainan rakyat tidak hanya berfungsi melestarikan budaya, melainkan juga memiliki dampak signifikan dalam menguatkan fondasi karakter anak sekaligus meningkatkan kecerdasan majemuk (multiple intelligences) secara menyeluruh.

“Kajian kami membuktikan, saat anak-anak terlibat dalam proses ini, mereka tidak hanya belajar berakting atau bergerak. Melalui kaulinan barudak yang kami hidupkan kembali dengan nilai baru, kecerdasan linguistik, logika-matematis, spasial, kinestetik, musikal, antarpribadi, intrapribadi, hingga kecerdasan naturalis berkembang secara bersamaan, alami, dan menyenangkan. Ini adalah metode pendidikan paling lengkap yang dimiliki leluhur kita, dan kami buktikan secara akademik bahwa metode ini jauh lebih efektif membentuk manusia cerdas dan berkarakter dibandingkan sekadar pembelajaran satu arah,” jelas Indra sebagai akademisi.

Pemeran Wira dan Nini Hejo

Dalam KUMARA Lemah Karuhun, pendekatan ini diterapkan secara utuh. Pertunjukan tersebut memadukan seni peran, musik etnik, tarian, seni bela diri pencak silat, tata artistik, serta nilai-nilai ekologis dan kearifan lokal dalam satu kesatuan narasi yang kuat.

Di sini, anak-anak tidak diposisikan sekadar sebagai penampil latar, melainkan sebagai subjek utama yang memaknai setiap gerakan dan cerita. Nilai kebersamaan, kejujuran, keberanian, sportivitas saat kalah, rasa syukur saat menang, hingga rasa hormat kepada alam dan leluhur ditanamkan melalui pengalaman hidup di atas panggung.

Konsep ini sangat sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat yang berulang kali menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya mencetak anak yang pintar secara akademik, tetapi kosong secara budaya dan karakter.

“Teater adalah laboratorium kehidupan terbaik karena di sana anak belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain, belajar memimpin, belajar bekerja sama, dan belajar menjadi manusia yang beradab,” ujarnya.

Lebih jauh, Indra Gandara menegaskan bahwa KUMARA hadir bukan sekadar sebagai tontonan seni, melainkan sebuah gerakan kebudayaan besar. Gerakan ini berupaya mengembalikan panggung pertunjukan pada fungsi aslinya, yakni sebagai ruang tumbuh kembang imajinasi, ruang pendidikan nilai, dan ruang pembentuk kesadaran kolektif bagi generasi masa depan.

Dukungan dari Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesiana — kini Dana Indonesia Raya — serta pengelolaan pendanaan oleh LPDP semakin mengukuhkan bahwa negara menaruh harapan besar pada pendekatan ini sebagai model pemajuan kebudayaan berbasis pendidikan karakter.

“Pesan leluhur kami sampaikan kembali: ‘Lain kudu balik ka baheula, tapi geus wayah malikkeun pikir.’ Kita tidak perlu kembali hidup di masa lalu, tetapi kita harus mengembalikan cara berpikir bahwa kemajuan dan teknologi tidak boleh membuat kita kehilangan jati diri. Seni pertunjukan berbasis budaya adalah jembatan emasnya,” tambah Indra.

Melihat antusiasme peserta latihan yang datang dari berbagai usia dan latar belakang, serta dukungan luas dari masyarakat dan sekolah, KUMARA Lemah Karuhun yang akan digelar pada 14 Juni 2026 mendatang di Gedung Juang Kota Sukabumi, pukul 16.00 WIB dan 19.00 WIB, diprediksi akan menjadi tonggak sejarah baru.

Pertunjukan ini menjadi bukti bahwa seruan pemimpin untuk menjadikan seni sebagai tulang punggung pendidikan karakter telah dijawab dengan karya agung yang siap melahirkan generasi cerdas, berbudi luhur, dan mencintai akar budayanya sendiri.

Bagi Indra Gandara dan timnya, ini baru permulaan.

“Setelah Sukabumi, model ini harus menyebar ke seluruh Jawa Barat dan Indonesia agar setiap anak bangsa mendapatkan haknya untuk tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya pintar otaknya, tetapi juga kaya hatinya dan kuat karakternya,” pungkasnya.

PASUNDANUPDATE.COM – Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Jakarta, Surya Darma, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukan sekadar agenda legislasi, melainkan momentum penting yang menyangkut keberlanjutan perdamaian dan otonomi khusus Aceh.

Menurutnya, revisi UUPA harus diarahkan untuk memperkuat kekhususan Aceh, bukan justru menguranginya. “Ini adalah pertaruhan sejarah. Substansi revisi harus tetap berpijak pada kesepakatan damai dalam MoU Helsinki, yang menjadi dasar lahirnya kekhususan Aceh dalam bingkai NKRI,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga marwah adat dalam setiap perubahan regulasi. Nilai-nilai adat Aceh, kata dia, bukan hanya simbol, melainkan fondasi dalam tata kelola kehidupan masyarakat.

“Peradilan adat dan instrumen kearifan lokal harus mendapat pengakuan hukum yang lebih kuat dalam sistem nasional. Jangan sampai ada penyeragaman yang mengikis jati diri Aceh,” tegasnya.

MAA Dorong Penguatan Peran Adat

Sebagai representasi masyarakat Aceh di perantauan, MAA Jakarta terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kebijakan lainnya. Surya menyebut, keterlibatan lembaga adat dalam pembahasan revisi UUPA merupakan keharusan, baik secara formal maupun substansial.

Ia memaparkan sejumlah poin strategis yang menjadi prioritas MAA dalam revisi tersebut. Di antaranya adalah penguatan kewenangan lembaga adat dalam mengatur tata ruang berbasis kearifan lokal seperti mukim dan gampong.

Selain itu, MAA juga mendorong kepastian Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar bersifat berkelanjutan. “Dana Otsus harus memiliki payung hukum yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan serta pelestarian budaya Aceh,” katanya.

MAA juga menyoroti pentingnya harmonisasi hukum agar tidak terjadi tumpang tindih antara regulasi nasional dengan kewenangan khusus Aceh, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Soroti Polemik JKA

Dalam kesempatan yang sama, Surya turut menanggapi polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Meski bukan ranah utama MAA, ia menilai persoalan tersebut menyangkut aspek kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan.

“JKA bukan sekadar persoalan fiskal, tetapi wujud keadilan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kalangan bawah. Ini sejalan dengan prinsip adat ‘Peumulia Wareh’ atau memuliakan sesama,” ungkapnya.

MAA Jakarta mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding ego sektoral. Program JKA, menurutnya, merupakan salah satu capaian penting pasca perdamaian yang harus dipertahankan.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan validasi data kepesertaan agar program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Perbaikan manajemen dan akurasi data menjadi kunci. Jangan sampai program yang baik justru terbebani karena data yang tidak valid,” tambahnya.

Harap Penyelesaian Lewat Musyawarah

MAA Jakarta berharap penyelesaian polemik JKA dilakukan melalui musyawarah atau mupakat, sesuai nilai-nilai adat Aceh. Pemerintah pusat juga diminta memberikan fleksibilitas regulasi agar Aceh tetap dapat menjalankan program perlindungan sosial secara mandiri.

“Yang terpenting, kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Semua pihak harus duduk bersama demi kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Pasundanupdate.com, SUKABUMI – Proyek pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi yang didanai hibah Rp3 miliar dari APBD 2025 terus menuai perhatian publik. Sejumlah pihak mendorong adanya keterbukaan informasi terkait progres pembangunan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Sorotan ini mencuat seiring belum terlihatnya perkembangan signifikan di lapangan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana realisasi proyek yang dibiayai menggunakan uang negara.

Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan teknis pembangunan. Ia menyebut, seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan berada di bawah kendali dinas teknis terkait.

“Kami hanya berada pada posisi administratif, yaitu melakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan yang telah diverifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme pembangunan telah diatur melalui sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sehingga seluruh tahapan harus dilalui secara prosedural, termasuk proses lelang dan pengawasan oleh konsultan.

Meski demikian, ia mengakui pentingnya keterbukaan informasi kepada publik, mengingat proyek tersebut bersumber dari dana hibah pemerintah daerah.

“Karena ini dana publik, maka semua pihak yang memiliki kewenangan teknis harus menyampaikan progres secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menanggapi isu yang berkembang terkait proyek mangkrak. Menurutnya, pembangunan masih berjalan, hanya saja saat ini berada pada tahap administratif dan teknis yang belum sepenuhnya terlihat secara fisik di lapangan.

“Bukan mangkrak, tetapi masih dalam proses sesuai tahapan. Informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelasnya.

Di sisi lain, dorongan transparansi juga diarahkan kepada pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik. Keterbukaan dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik yang berkembang.

Dengan besarnya anggaran yang digelontorkan, masyarakat berharap proyek pembangunan Gedung MUI tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.