Pasundanupdate.com, Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP AMAN) melaporkan Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya pada Jumat (10/4/2026) terkait dugaan penghasutan di muka umum.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh jajaran DPP AMAN usai menggelar konferensi pers di depan Mapolda Metro Jaya. Dewan Pembina DPP AMAN, Muhammad Fadli, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menjaga stabilitas negara, keutuhan bangsa, serta menegakkan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami dari DPP Aliansi Mahasiswa Nusantara hari ini secara resmi melaporkan Saudara Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan di muka umum. Langkah ini kami ambil sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas negara, keutuhan bangsa, serta menegakkan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muhammad Fadli, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Fadli, setiap indikasi yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara harus ditindaklanjuti secara serius melalui jalur hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut telah dilengkapi dengan sejumlah bukti awal dan hasil kajian internal organisasi.

“Laporan ini telah kami lengkapi dengan bukti awal dan hasil kajian internal. Kami menilai pernyataan yang bersangkutan patut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait penghasutan terhadap penguasa umum,” katanya.

DPP AMAN menilai pernyataan Saiful Mujani patut diduga melanggar pasal terkait penghasutan di muka umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Mereka juga menegaskan bahwa pelaporan ini bukan didasari kepentingan politik praktis.

“Perlu kami tegaskan, pelaporan ini bukan bagian dari kepentingan politik praktis. Ini murni sebagai bentuk tanggung jawab moral kami sebagai elemen masyarakat sipil untuk menjaga marwah demokrasi dan konstitusi,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPP AMAN mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal proses tersebut agar berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. DPP AMAN akan terus mengawal proses ini agar berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan,” lanjutnya.

Sebagai organisasi yang mengklaim konsisten mengawal kepentingan rakyat, DPP AMAN menegaskan komitmennya untuk berada di garis terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga menyinggung kondisi geopolitik global yang dinilai tidak menentu.

“Di tengah kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu, stabilitas nasional harus dijaga bersama. Kami tidak ingin masyarakat panik atau terjadi kekacauan. Semua pihak harus menahan diri dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa,” tutupnya.

Pasundanupdate.com, SUKABUMI – Sidang ke-5 gugatan kerja sama wakaf antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB) kembali digelar dengan agenda menghadirkan bukti permulaan. Dalam sidang tersebut, sorotan terhadap dugaan pelanggaran kewenangan hingga konflik kepentingan kembali menguat.

Koordinator aksi, Walid Abdul Malik, menyatakan bahwa sejak awal kerja sama tersebut sudah bermasalah secara hukum dan substansi.

“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan secara sistematis melalui kekuasaan,” tegasnya, Selasa (6/4/2026)

Menurutnya, kerja sama berbasis wakaf yang dilakukan pemerintah daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat.

“Tidak ada ruang bagi pemerintah daerah untuk masuk dalam pengelolaan wakaf. Ini pelanggaran yang jelas,” ujar Walid.

Ia juga menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang menegaskan bahwa kerja sama hanya dapat dilakukan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah.

“Menjadikan wakaf sebagai objek kerja sama adalah penyimpangan norma yang terang,” lanjutnya.

Selain itu, dugaan konflik kepentingan juga menjadi perhatian utama. YPPDB disebut merupakan yayasan yang didirikan oleh Walikota Sukabumi, sehingga dinilai berpotensi menciptakan praktik kekuasaan yang tidak sehat.

“Ini konflik kepentingan yang bersifat struktural, bukan sekadar persoalan etika biasa,” katanya.

Dari sisi prosedural, pihaknya menilai kerja sama tersebut dilakukan tanpa transparansi. Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, organisasi keagamaan, maupun Kementerian Agama Kota Sukabumi.

“Akibatnya, keresahan publik meluas dan berpotensi memicu konflik sosial,” ujarnya.

Tak hanya itu, kerja sama tersebut juga disebut tidak mendapatkan persetujuan DPRD serta tidak tercantum dalam APBD, sehingga dinilai mengabaikan mekanisme pengawasan.

Dalam sidang ke-5 ini, agenda menghadirkan bukti permulaan dinilai menjadi momentum penting untuk menguji dasar hukum kerja sama tersebut.

“Putusan sela nantinya akan menjadi penentu, apakah hukum masih berdiri tegak atau justru tunduk pada kekuasaan,” tegas Walid.

Ada pun beberapa Tuntutan ke Pengadilan sebagai berikut:

Dalam pernyataannya, Committee Central Of Civil Sukabumi City mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya:

– Mengabulkan putusan sela untuk menghentikan kerja sama wakaf

– Menyatakan adanya pelanggaran kewenangan

– Menjadikan konflik kepentingan sebagai pertimbangan utama

– Menyatakan adanya cacat prosedural dalam proses kerja sama.

– Memastikan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga ada kepastian hukum.

“Jika hukum bisa dinegosiasikan, maka keadilan akan diperdagangkan. Kami akan terus bergerak,” pungkasnya.