Pansundanupdate.com, SUKABUMI — Perlawanan pengemudi ojek online (ojol) hari ini tidak lagi semata berbicara soal tarif dan insentif. Lebih dari itu, gerakan kolektif ojol telah berkembang menjadi kesadaran bersama tentang siapa yang mengendalikan kerja, aplikasi, hingga kehidupan para pengemudi.

Kesadaran tersebut akan menjadi fokus dalam kegiatan bedah buku berjudul “Menunggu dan Mati Waktu Luang”yang akan digelar pada 14 April 2026 di Kota Sukabumi.

Melalui bunga rampai tulisan para pengemudi ojol, buku ini mengungkap bagaimana praktik eksploitasi terbentuk dalam sistem kerja berbasis aplikasi, bagaimana perlawanan tumbuh dari pengalaman sehari-hari, serta mengapa perjuangan ojol hari ini perlu melampaui batas hukum menuju ranah ekonomi-politik.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga ruang belajar bersama untuk mempertajam cara pandang terhadap persoalan ojol yang semakin kompleks.

Acara ini akan menghadirkan para penulis sekaligus pelaku langsung dalam gerakan ojol, di antaranya:

• Ahmad Supendi, Ketua Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia (SDPI)
• Linawati, Anggota SDPI
• Renny Sondari, Aktivis ojol Sukabumi

Selain itu, diskusi juga akan diperkaya oleh tanggapan dari akademisi dan pegiat gerakan demokrasi serta Hak Asasi Manusia, yaitu:

• Nurhikmat, SH, Direktur LBH Sukabumi Officium Nobile
• Rozak Daud, SH, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Sukabumi

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi gerakan ojol sekaligus membuka ruang dialog lintas sektor dalam memperjuangkan kesejahteraan pengemudi.

Acara akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: 14 April 2026
Waktu: 13.00 WIB – selesai
Tempat: Warkop Kusbick, Jl. Sriwidari No.50, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi

Penyelenggara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut hadir dan meramaikan diskusi ini.

“Jangan sampai ketinggalan. Ini bukan sekadar bedah buku, tapi ruang untuk memahami dan memperkuat perjuangan bersama,” ujar panitia.

Salam satu aspal. ✊

#pasundanupdate

Pasundanupdate.com, SUKABUMI – Proyek pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi yang didanai hibah Rp3 miliar dari APBD 2025 terus menuai perhatian publik. Sejumlah pihak mendorong adanya keterbukaan informasi terkait progres pembangunan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Sorotan ini mencuat seiring belum terlihatnya perkembangan signifikan di lapangan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana realisasi proyek yang dibiayai menggunakan uang negara.

Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan teknis pembangunan. Ia menyebut, seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan berada di bawah kendali dinas teknis terkait.

“Kami hanya berada pada posisi administratif, yaitu melakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan yang telah diverifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme pembangunan telah diatur melalui sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sehingga seluruh tahapan harus dilalui secara prosedural, termasuk proses lelang dan pengawasan oleh konsultan.

Meski demikian, ia mengakui pentingnya keterbukaan informasi kepada publik, mengingat proyek tersebut bersumber dari dana hibah pemerintah daerah.

“Karena ini dana publik, maka semua pihak yang memiliki kewenangan teknis harus menyampaikan progres secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menanggapi isu yang berkembang terkait proyek mangkrak. Menurutnya, pembangunan masih berjalan, hanya saja saat ini berada pada tahap administratif dan teknis yang belum sepenuhnya terlihat secara fisik di lapangan.

“Bukan mangkrak, tetapi masih dalam proses sesuai tahapan. Informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelasnya.

Di sisi lain, dorongan transparansi juga diarahkan kepada pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik. Keterbukaan dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik yang berkembang.

Dengan besarnya anggaran yang digelontorkan, masyarakat berharap proyek pembangunan Gedung MUI tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kegiatan Seremonial Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot bersama PWI Kota Sukabumi

KOTA SUKABUMI – Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengunjungi Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi di Komplek Gedung Pemuda, Rabu (11/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus HUT PWI ke-80.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari agenda silaturahmi AKBP Sentot Kunto Wibowo yang baru memasuki hari ketiga menjabat sebagai Kapolres Sukabumi Kota.

“Alhamdulillah, hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan PWI Kota Sukabumi dalam momentum Hari Pers Nasional. Kebetulan ini hari ketiga kami bertugas di Polres Sukabumi Kota,” ujar Sentot.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menegaskan pentingnya sinergitas antara kepolisian dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam penyebarluasan informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menangkal penyebaran hoaks di era digital.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Sukabumi Ikbal Zaelani Saptari menyambut baik kunjungan Kapolres beserta jajaran. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi bentuk penguatan kemitraan antara pers dan aparat penegak hukum.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja sama antara Polres Sukabumi Kota dan PWI Kota Sukabumi dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Kami berharap sinergitas antara wartawan dan kepolisian dapat terus terjalin, baik melalui komunikasi, koordinasi, maupun kolaborasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,” kata Ikbal (Mil)