Dana Rp3 Miliar Mengalir, Progres Mandek: Pengembang Proyek Gedung MUI Dipertanyakan

Pasundanupdate.com, SUKABUMI – Proyek pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi yang didanai hibah Rp3 miliar dari APBD 2025 terus menuai perhatian publik. Sejumlah pihak mendorong adanya keterbukaan informasi terkait progres pembangunan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Sorotan ini mencuat seiring belum terlihatnya perkembangan signifikan di lapangan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana realisasi proyek yang dibiayai menggunakan uang negara.

Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan teknis pembangunan. Ia menyebut, seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan berada di bawah kendali dinas teknis terkait.

“Kami hanya berada pada posisi administratif, yaitu melakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan yang telah diverifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme pembangunan telah diatur melalui sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sehingga seluruh tahapan harus dilalui secara prosedural, termasuk proses lelang dan pengawasan oleh konsultan.

Meski demikian, ia mengakui pentingnya keterbukaan informasi kepada publik, mengingat proyek tersebut bersumber dari dana hibah pemerintah daerah.

“Karena ini dana publik, maka semua pihak yang memiliki kewenangan teknis harus menyampaikan progres secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menanggapi isu yang berkembang terkait proyek mangkrak. Menurutnya, pembangunan masih berjalan, hanya saja saat ini berada pada tahap administratif dan teknis yang belum sepenuhnya terlihat secara fisik di lapangan.

“Bukan mangkrak, tetapi masih dalam proses sesuai tahapan. Informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelasnya.

Di sisi lain, dorongan transparansi juga diarahkan kepada pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik. Keterbukaan dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik yang berkembang.

Dengan besarnya anggaran yang digelontorkan, masyarakat berharap proyek pembangunan Gedung MUI tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.